Pemerintahan Trump secara agresif menerapkan strategi nasional untuk kecerdasan buatan, yang bertujuan untuk mempercepat penelitian, memperluas pelatihan tenaga kerja, dan mendominasi lanskap AI global. Kesaksian baru-baru ini dari Michael Kratsios, direktur Kantor Kebijakan Sains dan Teknologi (OSTP) Gedung Putih, di hadapan Komite Sains, Antariksa, dan Teknologi DPR mengungkapkan dorongan untuk memusatkan kebijakan AI sekaligus menantang peraturan tingkat negara bagian yang dianggap “anti-inovasi.”
Misi Genesis: Data sebagai Aset Strategis
Komponen inti dari rencana AI pemerintah adalah Genesis Mission, sebuah program yang memanfaatkan data ilmiah federal dan kekuatan komputasi untuk mempercepat penelitian secara signifikan. Dipimpin oleh Departemen Energi, Genesis mengumpulkan data dari laboratorium nasional dengan tujuan mengurangi jangka waktu penelitian dari beberapa tahun menjadi beberapa minggu atau bahkan beberapa hari. Gedung Putih bermaksud untuk memperluas Genesis di luar DOE, dengan menggabungkan data dari lembaga seperti National Science Foundation dan departemen kesehatan. Premis dasarnya sederhana: data pemerintah yang terpusat, dikombinasikan dengan komputasi canggih, dapat membuka terobosan ilmiah yang lebih cepat.
Inisiatif ini juga mencakup kolaborasi internasional, dimana “menteri teknologi” dari berbagai negara telah menunjukkan minat untuk bergabung dalam program ini. Kratsios menekankan bahwa bermitra dengan sekutu akan memperkuat “kepemimpinan yang jelas dan jelas” AS dalam pengembangan AI.
Saluran Bakat dan Upaya Pendidikan
Selain penelitian, pemerintah juga fokus pada perluasan tenaga kerja AI. US Tech Force, sebuah program yang dirancang untuk membawa spesialis teknologi ke sektor publik, telah menarik lebih dari 35.000 pelamar. Pada saat yang sama, Satuan Tugas Pendidikan AI di Gedung Putih bertujuan untuk mengintegrasikan literasi AI ke dalam kurikulum K-12, yang didukung oleh komitmen lebih dari 200 perusahaan dan organisasi untuk menyediakan sumber daya gratis. Upaya ini menandakan strategi jangka panjang untuk membangun kapasitas AI dalam negeri.
Gesekan Peraturan: Kontrol Federal vs. Negara Bagian
Aspek yang paling kontroversial dari pendekatan pemerintah adalah penolakannya terhadap peraturan AI di tingkat negara bagian. Kratsios berpendapat bahwa memaksa perusahaan untuk mematuhi “50 aturan AI yang berbeda” akan menghambat inovasi. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah mengeluarkan perintah eksekutif yang mengarahkan Departemen Kehakiman untuk menuntut negara bagian atas undang-undang yang dianggap terlalu membatasi.
Langkah ini menuai kritik tajam dari beberapa anggota komite, termasuk Perwakilan Zoe Lofgren, yang menyebut perintah tersebut “inkonstitusional.” Pemerintah AS berpendapat bahwa kerangka kebijakan nasional yang seragam sangat penting untuk kemajuan AI, namun tetap memberikan pengecualian pada bidang-bidang seperti keselamatan anak dan infrastruktur pusat data. Pertentangan antara otoritas federal dan otonomi negara bagian terkait peraturan AI kemungkinan akan meningkat.
Visi pemerintah mengenai dominasi AI bertumpu pada pendekatan terpusat terhadap data, pengembangan bakat, dan kebijakan. Perselisihan dengan negara-negara menggarisbawahi perdebatan yang lebih luas tentang keseimbangan antara inovasi dan pengawasan peraturan di bidang yang berkembang pesat ini.
